KKP NEWS || Dukungan politik terhadap pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan blue economy memang sangat diperlukan. Apalagi konsep ini dapat dilihat sebagai tindakan yang bertumpu pada pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif guna mencapai pembangunan nasional secara keseluruhan. Ekonomi biru juga menggambarkan sebagai langkah nyata pemerintah menuju pilar pembangunan yang berkelanjutan. Demikian setidaknya pendapat Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam dalam Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (20/2/2013).
Ibnu menegaskan, sesuai amanat konstitusi terutama tentang UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan, DPR sudah seharusnya mendukung konsep blue economy yang menjadi landasan setiap program KKP. Apalagi, pendekatan pembangunan berbasis ekonomi biru akan bersinergi dengan pelaksanaan triple track strategy, yaitu program pro- poor, pro-growth , pro-job dan pro-environtment . Konsep ekonomi biru memang harus mendapat dukungan. Konsep ini bisa menjawab beberapa permasalahan yang saat ini kita hadapi. Diantaranya, pertambahan penduduk yang diikuti dengan peningkatan kebutuhan pangan serta keterbatasan sumberdaya, akan menjadi masalah besar. “Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2012 sudah mencapai 238,17 juta jiwa atau naik rata rata1,49% pertahun,” paparnya
Menurut Ibnu, badan dunia FAO sudah memberi peringatan bahwa indeks harga pangan dunia terus meningkat tinggi. Kondisi ini bisa menjadi ancaman kerawanan pangan. Masalah lain seperti penurunan kualitas lingkungan, over fishing, pencemaran, degradasi ekosistem pesisir, praktek penangkapan ikan dan budidaya ikan yang tidak sustainable, juga akan menjadi masalah serius. Disisi lain, terjadi trend global terhadap pengurangan emisi karbon dan penggunaan fossil fuel, mitigasi perubahan iklim, mitigasi kerawanan pangan dan air, pergeseran kearah sustainable development. “Untuk menjawab tantangan tersebut potensi sumberdaya kelautan dan perikanan masih dapat dikembangkan secara optimal. Apalagi, ikan masih menjadi pilihan sumber gizi dengan kandungan nutrisi lengkap serta harga relatif terjangkau dengan banyak ragam pilihan,” jelas Ibnu.
Potensi
Menurut Ibnu, potensi kelautan dan perikanan Indonesia sangat besar. Dimana sekitar 75 persen wilayahnya berupa laut dengan lebih dari 17.000 pulau, serta panjang garis pantai nomor 4 di dunia yaitu 95.181 km. Selain potensi di atas, Indonesia dilalui 3 alur pelayaran internasional dan laut menjadi sarana transportasi efektif antar pulau. Indonesia juga berada dalam iklim tropis, dimana terdapat multi spesies renewable resources . Secara sosial, sekitar 110 juta jiwa atau 60 % berada dikawasan pesisir dengan radius 50 Km dari garis pantai, tinggal di 42 kota dan 181 kabupaten. “Dari segi ekonomi, setidaknya 60 % cekungan minyak berada dilaut serta potensi ikan 6,7 juta ton pertahun,” jelasnya.
Ibnu menegaskan, untuk memaksimalkan potensi yang ada, banyak yang harus dilakukan KKP. Terutama untuk peningkatan pendapat dan kesejahteraan masyarakat, bisa lebih fokus pada peningkatan akses permodalan yang selama ini masih minim. Masalah lain, seperti perlindungan harga ikan, terutama saat panen, pelayanan fasilitas berlayar yang memadai di dermaga, pelabuhan PPI , pabrik es, harus segera dibenahi. Termasuk, ketersediaan benih unggul, pakan ikan dan sumber air bersih serta pengendalian terhadap penyakit dan pencemaran lingkungan. “Program pemenuhan kebutuhan BBM, peningkatan kuota BBM nelayan dan program konversi gas juga harus dilanjutkan. Termasuk keamanan dan keselamatan kerja di laut, pemberantasan illegal fishing, terutama diwilayah perbatasan serta program penyuluhan dan pendampingan bisa ditingkatkan secara intensif,” tambahnya.
Pusat Data Statistik dan Informasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari I lantai 3A
JL. Medan Merdeka Timur No.16
Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3519070 ext. 7440
Fax. (021) 3519133
sumber :klik dimari
Tidak ada komentar:
Posting Komentar